Kolaborasi antara Pengurus Daerah HIMPAUDI Kabupaten Bojonegoro dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung tertib administrasi kependudukan di lingkungan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI). Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap anak usia dini memperoleh hak-hak sipilnya melalui kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang lengkap dan sah.
Administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara, khususnya anak usia dini. Melalui sinergi ini, HIMPAUDI berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta fasilitasi kepada satuan PAUD dan orang tua agar semakin sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan sejak dini.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dengan Pengurus Daerah HIMPAUDI Kabupaten Bojonegoro. Penandatanganan dilaksanakan bertepatan dengan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) ke-2 HIMPAUDI Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2026 di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dokumen kerja sama ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro bersama Ketua Pengurus Daerah HIMPAUDI Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk kesepakatan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi keluarga peserta didik di seluruh satuan PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI.
Momentum bersejarah tersebut turut disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Wakil Bupati Bojonegoro, serta Bunda PAUD Kabupaten Bojonegoro. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bukti kuat dukungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan anak.
Melalui kerja sama ini, berbagai program akan dikembangkan secara berkelanjutan, di antaranya pendataan administrasi kependudukan peserta didik, percepatan kepemilikan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta sosialisasi pentingnya tertib administrasi kependudukan kepada orang tua dan pendidik PAUD. Dengan demikian, setiap anak diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
